LawDatabase Bizlaw.id

KEPUTUSAN PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1978 PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY) JAKARTA - BOGOR - CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand" yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1978 BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1978 Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang telah diterima baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 PENETAPAN PROPINSI - PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, SUMATERA UTARA, SULAWESI UTARA, MALUKU, DAN IRIAN JAYA SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1978 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA MENTERI MUDA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1978 HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7 )
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1978 BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1978 /1979
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1978 PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK SURAT HUTANG ATAU OBLIGASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1978 PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI KEGIATAN EKSPOR TIMUR TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1978 Mengesahkan "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, pada tanggal 7 Juli 1977
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1978 Mengesahkan "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage", sebagai hasil sidang Inter-Governmental Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels, pada tanggal 18 Desember 1971
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1978 TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMINDAHAN BARANG KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1978 TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMINDAHAN BARANG KEDALAM DAN KELUAR WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1978 Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas data Penetapan Garis Batas Ketiga Negara Di Laut Andaman" yang telah ditandatangani di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1978 Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in the Peaceful Uses Atomic Energy", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1978 PERUBAHAN, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1978 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA, MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAFNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1978 Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India" (Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1978 Mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973