PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004
PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN,ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005
PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL,CHICAGO 1944 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005
PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KEENAM DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL,CHICAGO 1944 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2005
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2005
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUNAN NIAS PROVINSI NIAS SUMATERA UTARA |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2005
PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2005
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2005
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE,1993 |
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005
RINCIAN RUMAH TANGGA,USAHA KECIL,TRANSPORTASI,DAN PELAYANAN UMUM |
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005
PENETAPAN TITIK SERAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN BBM |
LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005
PENGGOLONGAN JENIS,TITIK PENYERAHAN , DAN KONSUMEN BBM |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2006 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 - 2009 |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2005
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2005
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI |