|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965
PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 No. 109) |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1965
KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966 |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1964
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958, TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) SEBAGAI UNDANGUNDANG (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 65) |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1964
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1964
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANGUNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1964
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1964
NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1964
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1963
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1963
PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS (DISEMPURNAKAN) |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963
SURAT HUTANG LANDREFORM |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1963
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86) |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1963
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1963
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1963
TELEKOMUNIKASI |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1963
PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1963
PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1962
KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1962
PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA |
|
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1962
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT |