Law DataBase
UNDANG UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG DARURAT
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PENETAPAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN * (Sebelum Nopember 2004)
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN

UNDANG UNDANG DARURAT

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1953
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1953
PENGAWASAN ORANG ASING

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1953
ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1953
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1953
PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1953
MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1953
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1953
PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1953
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1952
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1952
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1952
KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1952
LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHE MUNTWET 1912"

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1952
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE ENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952
PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1952
PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA. (LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951)

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1952
KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1952
MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1952
MEMBERI KETENTUAN KEDUDUKAN HUKUM KEPADA BANK INDUSTRI NEGARA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1952
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »

lawdatabase : www.bizlaw.id