|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1959
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1959
BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1959
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1959
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959 |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1959
TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1959
TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958
HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN |
|
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958
SURAT TANDA PENGHARGAAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1958
PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANGUNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77) |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958
TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958
PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1958
KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1958
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958
URUSAN PERUMAHAN |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1957
PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1957
PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1957
PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1957
PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG |
|
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA |