LawDatabase Bizlaw.id

UNDANG UNDANG DARURAT

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1953 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1953 PENGAWASAN ORANG ASING
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1953 ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1953 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1953 PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1953 MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1953 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1953 PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1953 MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1952 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1952 PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1952 KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1952 LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHE MUNTWET 1912"
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1952 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE ENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952 PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PEPRGOLAKAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1952 PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA. (LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951)
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1952 KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1952 MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1952 MEMBERI KETENTUAN KEDUDUKAN HUKUM KEPADA BANK INDUSTRI NEGARA
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1952 PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952