LawDatabase Bizlaw.id

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1977 BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1977 PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR 1977/1978
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1977 PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1977 PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1977 PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1977/1978.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1977 Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Konperensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri ke VIII
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1977 PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1977 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1977/1978
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1977 persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa ke XXXII di New York
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1977 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1978 PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY) JAKARTA - BOGOR - CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand" yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1978 BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1978 Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang telah diterima baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 PENETAPAN PROPINSI - PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, SUMATERA UTARA, SULAWESI UTARA, MALUKU, DAN IRIAN JAYA SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1978 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA MENTERI MUDA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI MUDA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1978 HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7 )
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1978 BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1978 /1979
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1978 PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK SURAT HUTANG ATAU OBLIGASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1978 PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI KEGIATAN EKSPOR TIMUR TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1978 Mengesahkan "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, pada tanggal 7 Juli 1977
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1978 Mengesahkan "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage", sebagai hasil sidang Inter-Governmental Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels, pada tanggal 18 Desember 1971
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1978 TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMINDAHAN BARANG KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1978 TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMINDAHAN BARANG KEDALAM DAN KELUAR WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1978 Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas data Penetapan Garis Batas Ketiga Negara Di Laut Andaman" yang telah ditandatangani di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1978 Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in the Peaceful Uses Atomic Energy", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1978 PERUBAHAN, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1978 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA, MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAFNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1978 Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India" (Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1978 Mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1978 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1978 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1978 Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand", yang telah ditandatangani di Wellington, New Zealand, pada tanggal 19 September 1978
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1978 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1978 PENAMBAHAN UNIT PRODUKSI PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1978 PERUBAHAN BESARNYA PAJAK EKSPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 YANG DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1976
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1978 KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1978 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGADAAN JARINGAN JALAN TOL, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PENGUSAHAANNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 SATYALANCANA "SEROJA"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA TERTENTU DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1978 PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1978 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN UANG BANTUAN PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1978 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MENCAPAI USIA 70 (TUJUHPULUH) TAHUN ATAU LEBIH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1978 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM PERSEROAN TERBATAS SEMEN BATURAJA YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI SEMEN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1978 PERUSAHAAN UMUM DAK DAN GALANGAN KAPAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1978 PENGANGKATAN PEGAWAI/GURU SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1978 PENGHASILAN TERENDAH BAGI PENERIMA PENSIUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1978 PERUBAHAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MUARA DAN WILAYAH KECAMATAN PALIPI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI UTARA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1978 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM P.T. MEDAN FOUNDRY CENTRE YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI PENGECORAN LOGAM