Law DataBase
UNDANG UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG DARURAT
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PENETAPAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN * (Sebelum Nopember 2004)
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1994
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT, BESERTA PROTOCOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1994
PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1994
CONSTITUTION OF THE ASIA-PASIFIC TELECOMMUNITY

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1994
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1994
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1993

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1994
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRIPT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1994
HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1994
PENGADAAN GARAM BERIODIUM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1994
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994
PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994
PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1994
TIM PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN KEAMANAN/ ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1994
PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIAMEDAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1994
TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA - SINGAPURA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994
HARI GURU NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1994
PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG TIMUR DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1994
TIM TARIF DAN FISKAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1994
PENAMBAHAN GERBANG TOL KALIHURIP DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIP TOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994
PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1994
PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT NASIONAL/MANGGALA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1994
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994
PENYELANGGARAAN USAHA PERFILMAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1994
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1994
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1994
BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1994
LEMBAGA SENSOR FILM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK BUKOPIN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ADHI KARYA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994
PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1994
PERBURUAN SATWA BURU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1994
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1994
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL


lawdatabase : www.bizlaw.id