LawDatabase Bizlaw.id

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1994 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT, BESERTA PROTOCOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1994 PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1994 CONSTITUTION OF THE ASIA-PASIFIC TELECOMMUNITY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1994 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1994 BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1994 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1994 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRIPT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1994 HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1994 PENGADAAN GARAM BERIODIUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1994 PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994 PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1994 TIM PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN KEAMANAN/ ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1994 PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIAMEDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1994 TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA - SINGAPURA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994 HARI GURU NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1994 PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG TIMUR DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1994 TIM TARIF DAN FISKAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1994 PENAMBAHAN GERBANG TOL KALIHURIP DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIP TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994 PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994 PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1994 PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT NASIONAL/MANGGALA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1994 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 PENYELANGGARAAN USAHA PERFILMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1994 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1994 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1994 BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1994 LEMBAGA SENSOR FILM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK BUKOPIN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ADHI KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1994 PERBURUAN SATWA BURU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1994 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1994 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL